Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru-baru ini menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil panitia khusus (pansus) terkait Bupati Pati, Sudewo. Rapat yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober ini menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kinerja alih-alih tindakan pemakzulan yang sempat digaungkan oleh salah satu fraksi di dewan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa dalam paripurna kali ini terdapat dua agenda utama, yaitu penyampaian hasil pansus dan hak menyatakan pendapat. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di lingkungan DPRD Pati.
Ali menyampaikan bahwa semua fraksi di DPRD memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik masing-masing, setelah laporan pansus dibacakan di hadapan para anggota. Langkah ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen DPRD untuk menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Pemberian Rekomendasi Perbaikan Kinerja Bupati
Dalam rapat tersebut, muncul dua opsi yang dibahas: pemakzulan Bupati Sudewo dan rekomendasi perbaikan kinerja. Opsi pemakzulan diajukan oleh Fraksi PDI-Perjuangan, sementara enam fraksi lainnya mengusulkan rekomendasi untuk memberikan kesempatan bagi Sudewo memperbaiki kinerjanya.
Setelah melalui pemungutan suara, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi perbaikan, sehingga usulan pemakzulan tidak dapat dilanjutkan. Keputusan ini menandai dukungan mayoritas anggota dewan terhadap masa depan kepemimpinan Sudewo.
Ali Badrudin menjelaskan bahwa secara aturan, dibutuhkan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk dapat melakukan pemakzulan. Dengan dukungan yang diperoleh, DPRD Pati memilih untuk memberikan kesempatan pada Bupati agar dapat memperbaiki kinerjanya ke depan.
Proses dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan
Ali menekankan bahwa seluruh proses rapat paripurna dilakukan tanpa rekayasa dan telah disusun dengan baik sejak awal. Setiap fraksi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan semua suara dihargai dalam pengambilan keputusan ini.
Dengan keputusan yang diambil, rekomendasi DPRD Pati untuk memperbaiki kinerja Bupati Sudewo akan disampaikan kepada bupati. Tembusan surat juga akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan ini.
DPRD Pati berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan bupati melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, guna memastikan bupati dapat memenuhi komitmennya untuk memperbaiki kinerja.
Respons Masyarakat dan Demonstrasi di Depan Gedung DPRD
Sementara itu, di luar gedung DPRD Pati, terlihat aksi demonstrasi yang dihadiri ribuan massa yang menuntut pemakzulan Bupati Sudewo. Aksi ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat terkait kepemimpinan bupati saat ini.
Pernyataan Ali mengungkapkan bahwa DPRD menghargai hak politik semua fraksi, termasuk PDI-Perjuangan, yang mengusulkan pemakzulan. Ia mengajak agar masyarakat Pati menghargai hasil paripurna yang telah diambil, sambil tetap membuka ruang untuk kritik yang membangun.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat. Proses komunikasi yang baik antara pemimpin dan warga sangat diperlukan untuk menciptakan respons yang positif terhadap isu-isu publik.
Pansus dan Temuan Hasil Investigasi Terkait Kebijakan Bupati
Pansus hak angket yang terkait dengan Bupati Sudewo telah bekerja keras sejak 13 Agustus 2025 untuk mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi. Dalam rapat paripurna, Ketua Pansus Hak Angket, Bandang Teguh Waluyo, menyampaikan 12 poin hasil investigasi terkait kebijakan yang diambil oleh bupati.
Beberapa temuan pansus menyebutkan berbagai persoalan, termasuk kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, kesulitan dalam layanan publik, serta tindakan mutasi dan pemecatan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen sumber daya manusia yang perlu diatasi dengan serius.
Selain itu, pansus juga menemui indikasi adanya pembohongan publik dan sikap arogan dari pihak bupati dalam menjalankan fungsinya. Penilaian terhadap pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati juga menjadi bagian dari laporan pansus, yang menunjukkan kurangnya netralitas dalam pengelolaan kewajiban sosial.
Melalui laporan hasil pansus ini, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. DPRD Pati bertekad untuk terus mengawal dan mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah demi kepentingan rakyat.
Diharapkan, dengan adanya rekomendasi perbaikan kinerja, Bupati Sudewo dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang signifikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat Pati. Dengan kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan visi dan misi pembangunan daerah dapat terwujud secara optimal.
